Versi jang sedikit lain dan dalem EYD nongol di Koran Tempo edisi 26 Djuni 2012

Debat de Tweede Kamer, parlemen Belanda, hari Kamis 21 Djuni itu berachir aneh. Di luar kebiasaan, usai debat tidak diadakan pemungutan suara. Sore itu tidak ada keputusan jang diambil. Apa pasal? Maklum pemerintah, dalam hal ini Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal, mentjabut rentjananja minta izin parlemen untuk mendjual 80 unit Tank Leopard kepada Indonesia.

Tampaknja memang itulah satu²nja pilihan sang Menlu. Maklum dia berhadapan dengan parlemen jang, dalam majoritas, menentang rentjana itu. Dengan mentjabut usulnja, berarti pemerintahan demisioner Perdana Menteri Mark Rutte jang djatuh April silam, menjerahkan soal pendjualan tank ini kepada pemerintah baru hasil pemilu 12 September mendatang.

Menghadapi debat ini, pemerintah Belanda sebenarnja sudah mengambil langkah² memadai. Misalnja telah dilakukan pengetjekan pada peraturan ekspor Uni Eropa, dan dipastikan rentjana pendjualan tank ke Indonesia tidak melanggar aturan itu. Lebih dari itu, duta besar hak² asasi manusia Lionel Veer djuga sudah diutus ke Indonesia untuk mentjari tahu perihal situasi hak² asasi manusia. Veer menjatakan dalam bidang demokrasi dan hak² asasi manusia Indonesia sudah mengalami kemadjuan pesat. Tetapi sang dubes masih mengchawatirkan situasi Papua, walaupun pemerintah Belanda jakin Tank Leopard tidak akan dikerahkan ke sana.

Kechawatiran Dubes Veer inilah jang dimanfaatkan kalangan oposisi untuk menampik rentjana pemerintah. Frans Timmermans, djurubitjara politik luar negeri Partai Buruh (PvdA) menilai argumen pemerintah tidak mejakinkan. Arjan El Fassed dari Fraksi GroenLinks (kiri hidjau) menjatakan belum pernah mendengar utjapan seorang pakar atau pengamat hak² asasi manusia bahwa pendjualan tank kepada Indonesia memang bisa dipertanggungdjawabkan.

Sudah sedjak achir tahun lalu, tak lama setelah Indonesia mengumumkan niatnja membeli tank Belanda jang diobral, parlemen Belanda menentang rentjana ini. Anggota Fraksi GroenLinks Arjan El Fassed jang berdarah tjampuran Palestina Belanda mengadjukan mosi menentang rentjana itu. Alasannja kinerdja hak² asasi manusia Indonesia tidak mejakinkan. Mosi ini mendapat dukungan partai² oposisi lain, termasuk, menariknja, PVV, partai pimpinan Geert Wilders jang anti muslim serta anti pendatang.

Wilders waktu itu masih merupakan gedoogpartner (mitra koalisi jang tak ikut memerintah) dua partai jang berkuasa, jaitu partai konservatif VVD dan partai kristen demokrat CDA. Bagaimana bisa demikian? Bukankah sebagai mitra koalisi Wilders djuga harus mendukung pemerintah? Ternjata waktu itu ada kesepakatan dengan PVV bahwa partai ini akan bersikap “se-olah² tidak melihat” kalau parlemen memperdebatkan pendjualan tank kepada Indonesia.

Masalahnja bertambah rumit ketika Kabinet Perdana Menteri Mark Rutte djatuh achir April lalu. PVV pimpinan Wilders merasa tidak terikat lagi pada kesepakatan itu. Artinja, mereka tetap mendukung mosi parlemen jang menentang pendjualan Tank Leopard kepada Indonesia. Kalau partai² lain mempermasalahkan hak² asasi manusia, PVV punja alasan lain. Partai ini bersitegang Belanda tidak boleh berhubungan dengan negara Islam dan karena penduduknja majoritas Islam, Indonesia bagi mereka termasuk negara Islam.

Penolakan de Tweede Kamer menimbulkan pertanjaan baru. Apalagi kalau mengingat parlemen Belanda mengizinkan pendjualan kapal perang Korvet kepada Indonesia. Mengapa Korvet diizinkan sedangkan Leopard tidak?

Ada tiga kemungkinan jawaban. Pertama komposisi kabinet Belanda waktu izin pendjualan Korvet keluar. Waktu itu, tahun 2004, di Belanda berkuasa Kabinet Balkenende II jang terdiri dari partai kristen demokrat CDA, partai konservatif VVD dan partai demokrat D66. Tiga partai ini menguasai majoritas parlemen, sehingga mosi menentang pendjualan Korvet jang diajukan Partai Sosialis SP tidak memperoleh majoritas.

Djawaban lain adalah pemilihan umum jang akan berlangsung 12 September mendatang. Untuk itu pelbagai partai politik Belanda ingin tampil sesexy mungkin di hadapan pemilih. Karena itu kalangan partai kiri memegang teguh prinsip mereka, termasuk prinsip menghormati hak² asasi manusia. Mereka menolak berkompromi dengan dua partai kanan jang berkuasa.

Kemungkinan ketiga adalah kemampuan politisi Belanda membedakan Angkatan Laut dari Angkatan Darat kita. Di zaman Orde Baru AD lebih banjak terlibat pada pelanggaran hak² asasi manusia ketimbang AL. Selain itu Belanda djuga paham Indonesia perlu mendjaga integritas wilajahnja dan bagi negara kepulauan, itu adalah tugas Angkatan Laut.

Pada dasarnja memang partai² kirilah jang menentang pendjualan sendjata kepada negara² jang dianggap melanggar hak² asasi manusia. Selain PVV jang punja alasan sendiri, mosi anti pendjualan Tank Leopard kepada Indonesia digerakkan oleh partai² kiri: GroenLinks (kiri hidjau), SP (Partai Sosialis), Partij van de Arbeid (Partai Buruh). Lalu masih ada partai ketjil ChristenUnie jang beraliran kristen ortodoks dan selalu membela orang² Papua.

Di sini langsung tampak betapa partai² kiri merupakan ladang jang masih belum digarap oleh diplomasi Indonesia. Harus diakui selama ini diplomasi kita hanja merapat pada partai² kanan. Maklum hanja kalangan kanan jang mendukung Indonesia di masa Orde Baru. Sebagai pengganjang PKI dan partai kiri lain, Orde Baru selalu alergis terhadap kalangan kiri.

Puntjaknja adalah ketika orang kuat Orba murka terhadap Jan Pronk (Menteri Kerdjasama Pembangunan, anggota Partai Buruh PvdA) karena mengetjam bandjir darah Santa Cruz, November 1991. Waktu itu batuan Belanda dihentikan, organisasi donor IGGI dibubarkan dan si menteri kiri Jan Pronk ditjekal.

Dengan bubarnja Orde Baru zaman tentu sadja berubah. Kalau di zaman reformasi ini Djakarta terus²an mendesak pihak luar negeri supaja menggunakan katjamata lain dalam melihat Indonesia, maka Indonesia sendiri pada gilirannja harus sadar pula bahwa diplomasinja selama ini djuga berat sebelah.

Ketika mendjabat duta besar RI untuk Keradjaan Belanda, mendiang Fanny J. E. Habibie djuga dikenal dekat dengan politisi kanan Belanda. Dua di antara mereka, Hans van Baalen (partai konservatif VVD) dan Ben Bot (partai kristen demokrat CDA) bahkan dianugerahi bintang Mahaputra pada tahun 2009. Djangankan dianugerahi bintang, dekat dengan kalangan kiri sadja tidak pernah diupayakan oleh diplomasi Indonesia jang menganggap dirinja negara besar.

Hanja ketika Gus Dur mendjabat RI satu, politisi kiri Belanda merapat ke Indonesia. Dipelopori oleh Ad Melkert (ketua fraksi PvdA di parlemen) jang kawan dekat Gus Dur semasa INFID, mereka memudji demokratisasi jang melanda Indonesia. Walau begitu, Marijke Vos, politikus GroenLinks (kiri hidjau), sempat mendebat Gus Dur soal kekerasan di Maluku. Sajang kedekatan ini tidak dikembangkan lebih landjut. Salah satu sebabnja, mungkin, Indonesia sampai sekarang belum djuga mengenal partai berhaluan kiri. Ini djelas berbeda dengan zaman awal republik, waktu itu PvdA masih bisa menemukan geestverwant (mitra sealiran) pada diri PSI.

Sekarang sudah tiba saatnja diplomasi Indonesia diperlebar dengan mendekati partai² kiri Belanda. Duta Besar Retno Marsudi jang sempat ditolak ketika mau bertemu Diederik Samson, pemimpin Partai Buruh, harus pandai² mengerahkan segenap daja pesona diplomasinja supaja bisa dekat dengan kalangan kiri. Apalagi karena djadjak pendapat meramalkan partai² kiri itu akan menang pemilu 12 September mendatang.

Tanpa upaja mendekati kalangan kiri, penundaan pendjualan Tank Leopard bisa berubah mendjadi pembatalan. Ketjuali kalau memang mau belandja Leopard di Djerman jang djelas² lebih mahal.***