Versi lain esei ini terbit di harian Kompas tanggal 19 Agustus 2005. Sajang tautannja sudah mati.

Peringatan ke-60 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2005 itu terasa istimewa. Untuk pertama kalinja seorang pedjabat Belanda, Menteri Luar Negeri Bernard Bot, hadir pada upatjara Detik² Proklamasi.

Kedatangan Menlu Bot mentjerminkan perubahan sikap Belanda jang achirnja berani djuga menerima kenjataan sedjarah. Mendjelang keberangkatannja ke Djakarta, Bot mengatakan, Belanda berada di sisi salah sedjarah dan karena itu akan menerima 17 Agustus setjara politik dan moral. Apa maknanja? Bagaimana Belanda bisa berubah sikap?

17-8-1945 versus 27-12-1949

Bagi Belanda, Indonesia baru merdeka 27 Desember 1949. Di Istana de Dam, Amsterdam, pada hari itu, sebagai hasil Konperensi Meja Bundar, berlangsung upatjara penjerahan kedaulatan dari Perdana Menteri Willem Drees, wakil Pemerintah Belanda, kepada Wakil Presiden (sekaligus Perdana Menteri) Mohammad Hatta, wakil pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Ratu Juliana jang baru empat bulan bertachta ikut menandatangani penjerahan kedaulatan itu.

Pertanjaan jang relevan adalah, ketika RIS jang sering disebut akal bulus Van Mook (letnan gubernur djenderal terachir Hindia Belanda) achirnja dibubarkan, sehingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tetap 17 Agustus, haruskah Belanda mengakuinja?

Bila diakui, bagaimana dengan 100.000 orang lebih pewadjib militer jang dikirim ke gordel van smaragd (zamrud chatulistiwa) untuk memerangi Soekarno-Hatta dan kalangan oproer zaaiers (pengatjau keamanan) lainnja? Bahkan sampai dua kali politionele acties (bagi Indonesia aksi militer) jang menewaskan sekitar 2.300 pewadjib militer itu? Bebas dari pendudukan Djerman selama Perang Dunia Kedua, para pewadjib militer ini djelas tidak sudi ditjap bebek Nazi, ikut²an menduduki negara lain. Lobi para veteran inilah penghambat terbesarnja, sehingga Belanda terus²an mimpi bahwa Indonesia baru merdeka tahun 1949.

Di sini djelas soal pengakuan kemerdekaan Indonesia sebenarnja lebih merupakan masalah Den Haag ketimbang Djakarta. Di Indonesia sadja tidak banjak orang jang tahu soal ini, sementara di Belanda soal ini justru merupakan masalah nasional.

Jan Pronk dan Ratu Beatrix

Adalah Jan Pronk, Menteri Kerja Sama Pembangunan, jang sadar betapa pintjangnja pendirian ini. Desember 1994 Pronk mendesak agar pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada jang menduga Pronk berpendirian begitu karena sempat didamprat sampai ditjekal oleh orang kuat Orde Baru ketika berani²nja menghentikan bantuan pembangunan Belanda, menjusul bandjir darah di makam Santa Cruz, Dili, November 1991. Bisa sadja. Jang djelas, Desember 1994 Belanda riuh rendah soal kundjungan aktivis HAM Indonesia, Poncke Princen, ke tanah kelahirannja. Sebagai salah seorang pradjurit Belanda jang dikirim ke Indonesia, Princen membelot ke pihak Indonesia tahun 1948. Karena itu dia ditjap pengchianat bangsa, walaupun sedjarah djelas berpihak padanja. Dan Jan Pronk memang melanggar larangan bitjara soal Indonesia, menjusul pembubaran IGGI. Bukan itu sadja. Jan Pronk bahkan berani menjatakan bahwa periode 1945-1950 sebagai “perang kolonial jang sia²”.

Akibatnja, sepandjang 1995 Belanda kembali gempar soal dekolonisasi Indonesia. Wim Deetman, waktu itu ketua de Tweede Kamer, parlemen Belanda, mengusulkan debat parlemen soal dekolonisasi. Ketjuali partai kiri GroenLinks, fraksi² parlemen lainnja ogah. Alhasil di Belanda dekolonisasi Indonesia tetap gelap dan tak terselesaikan.

Mendjelang Agustus 1995, debat nasional menghangat karena Ratu Beatrix akan mengadakan kundjungan kenegaraan ke Indonesia jang waktu itu memperingati 50 tahun proklamasi kemerdekaannja. Belanda pun disibukkan oleh dua hal. Pertama, haruskah Beatrix datang tepat pada tanggal 17 Agustus 1995. Kedua, haruskah Ratu meminta maaf?

Perdana Menteri Wim Kok tidak berdaja menghadapi desakan para veteran. Inilah menariknja, Kok jang sosial demokrat tidak berdaja dan tidak progresif menghadapi desakan para veteran. Kok memang lain dari salah satu pendahulunja, Perdana Menteri Joop den Uyl, djuga pemimpin partai sosial demokrat, jang dalam soal aksi pembadjakan oleh orang² Maluku lebih tampil sebagai seorang negarawan. Akibatnja, Beatrix baru tiba di Indonesia 21 Agustus 1995 dan paling banter dalam pidato djamuan kenegaraan sang Ratu hanja menjesalkan “perpisahan Indonesia Belanda jang berkepandjangan dan menjebabkan rasa sakit dan peperangan pahit”. Kundjungan kenegaraan itu sendiri bisa dibilang gagal karena banjak sekali hambatan jang mengganggu kelantjarannja.

Kendurnja lobi veteran

Dalam rombongan Ratu Beatix djuga ikut para veteran, mereka jang pernah ditugasi merebut kembali Indonesia dan sangat menentang pengakuan 17 Agustus 1945. Inilah jang membuat para wartawan Djerman jang bertugas di Belanda terbelalak keheranan. Tjoba bajangkan para pensiunan SS jang semasa Perang Dunia Kedua menduduki Belanda, 50 tahun kemudian ikut rombongan Presiden Djerman dalam kundjungan kenegaraan ke Belanda? Bukankah itu sangat mustahil! Namun, para veteran Belanda bukan sadja diizinkan, mereka malah diundang untuk ikut dalam rombongan!

Kaum veteran Belanda memang sangat berpengaruh, walaupun terhadap Indonesia mereka sebenarnja bersikap mendua. Di satu pihak mereka senang Indonesia, bahkan banjak jang berkundjung kembali ke negeri jang bagi mereka amat gezellig itu. Tetapi kalau harus mengakui 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia, mereka langsung anti.

Hingga 10 tahun silam, banjak veteran protes. Sebelum itu, Agustus 1991, salah seorang di antara mereka melempar teluk busuk ke arah Perdana Menteri Ruud Lubbers. Sekarang, walaupun tidak suka dengan kehadiran Bot, para veteran itu tampak tenang²sadja. Jang protes hanja ketua mereka, itu pun bukan aksi, tjuma wawantjara bernada ketjewa. Maklum, mereka telah berusia 80 tahun ke atas dan sudah banjak jang meninggal dunia.

Salah seorang veteran jang sudah meninggal adalah Pangeran Bernhard —pernah mendjabat Panglima Angkatan Bersendjata Belanda selama Perang Dunia II—ajahanda Ratu Beatrix. Hingga meninggal Desember 2004, Bernhard adalah veteran nomor satu Belanda. Prof Nico Schulte-Nordholt, pakar Indonesia dari Universitas Twente, berpendapat Pangeran Bernhardlah lobi kuat veteran Belanda. Kini, ketika Pangeran Bernhard sudah tiada, kaum veteran tidak punja andalan lagi, suara mereka kian tak terdengar.

Penjesalan Ben Bot

Faktor penting lain jang memudahkan Bernard Bot mengambil keputusan adalah pribadinja. Lahir di Batavia tahun 1938, Bernard ketjil pernah mendekam di kamp interniran Djepang di Tjideng. Latar belakang ini membuat para veteran tidak mungkin memprotesnja.

Djika kini Ben Bot menerima 17 Agustus setjara politis dan moril, maka ia djuga menjesalkan perpisahan Indonesia dan Belanda jang menjakitkan dan berlangsung penuh kekerasan. Tetapi, menerima tidak sama dengan mengakui. Menerima 17 Agustus djelas bukan mengakui tanggal itu. Menurut Menlu Bot, pengakuan kemerdekaan Indonesia sudah dilakukan tahun 1949. Pengakuan de facto sekarang, dan itu terhadap 17 Agustus 1945, sementara de jure terdjadi 27 Desember 1949. Di samping membingungkan, pemisahan pengakuan de facto dari de jure ini membuat orang terus ber-tanja²: mana sebenarnja jang diakui Belanda, 17 Agustus 1945 atau 27 Desember 1949? Di Belanda terdengar desas desus santer, ketidakdjelasan ini dilakukan untuk menghindari pelbagai tuntutan ganti rugi kalangan veteran jang merasa dikirim ke Indonesia dengan sia².

Di tengah ketidakdjelasan dan masalah jang melatarbelakanginja, pengakuan 17 Agustus, walaupun setjara politik dan moril, bisa dibilang sudah merupakan kemadjuan. Daripada tidak sama sekali. Djika dunia kiamat, udjar pudjangga Djerman Heinrich Heine, datanglah ke Belanda sadja. Di sana kiamatnja baru terdjadi 50 tahun kemudian. Betapa langkah Menteri Luar Negeri Ben Bot hanja membenarkan andjuran Heine itu.