Ini tulisan lama, pernah terbit di situs Ranesi tahun 2007. Dipasang lagi di sini semata2 untuk menunjukken bahwa para djindral berikut begitu takut sama pengadilan, karena mereka djuga tida berani bertanggung djawab atas perbuwatan mereka di masa lampau. SBY termasuk salah satunja. Begitu denger RMS mengadjuken gugatan ke pengadilan, dia langsung batalin kundjungan kenegaraan ke negeri bekas pendjadjah.
Sistem pengadilan Indonesia jang korup tidak bisa mendjangkau mereka. KKP jang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste djuga tidak berani menjentuh mereka. Masjarakat internasional ogah mendirikan tribunal untuk mengadili mereka. Tetapi anehnja, para djindral Indonesia dengan pengalaman tertjoreng di Timor Timur tetap diburu oleh masa lampau mereka. Akibatnja, walau pun karier mereka setelah dipensiun itu tjukup berhasil, masa lampau tertjoreng di Timor Timur itu seolah tanpa hentinja terus2an merongrongi mereka. Inikah kutukan Timor Leste?
Yunus Yosfiah sepertinja tak bisa tenang mendjalankan tugas sebagai anggota DPR. Tak peduli pada kekebalan jang seharusnja dinikmati seorang anggota parlemen, pengadilan negara bagian New South Wales, Australia, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap menteri penerangan terachir Indonesia di bawah Habibie itu. Ia dituduh sebagai pelaku utama apa jang disebut pembunuhan Balibo, ketika pada tanggal 16 Oktober 1975 lima orang wartawan Australia tewas di kota Timor Portugis itu.
Waktu itu, dengan nama Kapten Andreas, Yunus Yosfiah memimpin satu kelompok pasukan RPKAD (satuan elit ABRI) menjusup ke Timor Portugis. 20 tahun kemudian, pada tahun 1990an, bermuntjulan laporan bahwa Tim Susi jang dipimpin Yunus Yosfiah menembak mati wartawan Australia Brian Peters bersama empat koleganja. Setelah Timor Leste tjabut dari NKRI, nongol sedjumlah saksi anonim di Australia jang menjatakan bahwa Yunus Yosfiah mengeluarkan perintah menembak kelima wartawan Australia itu. Karuan sadja sang mantan menpen membantahnja.
Sialnja ketika mau menangkap Yunus, pengadilan New South Wales salah langkah. Wektu itu mereka berusaha menangkap Sutiyoso ketika, sebagai gubernur DCI, berkundjung ke Sydney. Sampai2 Perdana Menteri New South Wales harus minta maaf kepada Bang Yos ini.
Tapi djangan chawatir, sebagai pesiunan perwira tinggi TNI, Yunus Yosfiah tidaklah sendirian. Perwira tinggi lain jang “dinanti” oleh pengadilan luar negeri adalah Sintong Panjaitan. Di pengadilan kota Boston, negara bagian Massachussetts, Amerika Serikat, masuk gugatan terhadap Sintong jang dituduh bertanggung djawab atas pembantaian di makam Santa Cruz, Dili, pada tanggal 12 November 1991.
Bandjir darah Santa Cruz masih memakan satu korban perwira tinggi ABRI lain, itulah Pangkolakops Timor Timur Rudolf Warouw. Akibat Santa Cruz, baik Sintong Panjaitan mau pun Rudolf Warouw harus meninggalkan dinas kemiliteran aktif.
Pengadilan Amerika lain, jang satu ini di Washington, memburu Letdjen Johnny Lumintang, mantan WaKSAD, untuk sebuah perkara perdata jang diadjukan enam orang warga Timor Leste, karena mereka menderita akibat pelanggaran hak2 asasi manusia semasa referendum Agustus 1999. Alhasil, Yunus Yosfiah, Sintong Panjaitan dan Johnny Lumintang djelas tidak bisa lagi melantjong keluar negeri, terutama ke negara2 barat. Begitu mengindjakkan kaki di luar negeri, pasti mereka akan ditangkap.
Daftar perwira ABRI jang diburu oleh masa lampau Timor Timur ternjata tidak berhenti pada tiga djindral tadi. Salah seorang perwira militer jang dengan spektakulter terdjungkal karena masalah Timor Timur adalah Wiranto. Februari 2000, Presiden Gus Dur mentjopot Wiranto dari djabatan Menko Polkam karena Komnas HAM meminta supaja bekas Pangab ini disidik dalam peristiwa pelanggaran hak2 asasi manusia di Timor Timur, pasca referendum Agustus 1999. Menko Polkam tampaknja merupakan djabatan tertinggi jang bisa diraih Wiranto setelah dia pensiun. Sesudah itu, keinginannja mendjadi presiden dalam pemilu 2004 kandas.
Di sinilah menariknja, Wiranto naik pada djabatan Pangdam Djaja karena ulah orang2 Timor Timur, sementara karena Timor Timur djuga Wiranto terdjungkal dari djabatan Menko Polkam. Djabatan pangdam djuga promosi jang luar biasa. Wiranto tidak pernah mendjabat pangdam di manapun sebelumnja. Selain Wiranto, hanja dua orang perwira tinggi lain jang sempat menikmati promosi luar biasa seperti ini, itulah radja intel Benny Moerdani jang, tanpa pernah mendjabat pangdam, langsung meledjit pada posisi pangab. Tokoh lain adalah menantu engkong harto: Prabowo Subianto jang, djuga tak pernah mendjabat pangdam, langsung bertengger pada djabatan Pangkostrad. Benny Moerdani termasuk salah satu arsitek invasi ABRI di Timor Timur, sedangkan Prabowo “dibesarkan” di Timor Timur.
Dua perwira tinggi lain gagal mendjadi duta besar di negara jang menolak mereka karena punja pengalaman di Timor Timur. Adolf Sahala Radjagukguk harus puas dengan djabatan duta besar di New Delhi, padahal sebelumnja ia sempat ditjalonkan untuk Washington dan setelah ditolak Amerika masih djuga ditampik oleh Tokyo. Nasib serupa dialami oleh Herman Mantiri jang djuga gagal mendjadi dubes di Australia.
Adang Ruchiatna, pengganti Herman Mantiri pada djabatan Pangdam Udajana jang meliputi Timor Timur, djuga kandas kariernja. Seperti Hendro pada djabatan Pangdam Djaja, Adang djuga tidak sampai dua tahun menduduki posisi Pangdam Udajana. Semasa Adang mendjabat petjah insiden Liquiça jang menewaskan 30 orang Timor Timur pada tanggal 30 Maret 1995. Walau pun formalnja jang dianggap bersalah dalam kasus Liquiça adalah pradjurit kelas teri jaitu Letnan Satu Jeremias Kase (inilah tjara klasik perwira tinggi ABRI untuk menghindari tanggung djawab, jaitu mengkambinghitamkan anak buahnja), tetapi Adang Ruchiatna tidak meladju lagi kariernja.
Timor Timur djelas merupakan titik lemah TNI/ABRI. Bukan hanja pradjuritnja, tetapi banjak pula perwira tinggi jang terdjungkal karena Timor Timur. Selama pendudukan tentara Indonesia dari tahun 1974 sampai 1999, di Timor Timur sudah bertugas sekitar 50 perwira menengah dan perwira tinggi. Belum lagi menghitung djumlah pradjurit ABRI jang pernah bertugas di sana. Memang, Timor Timur merupakan wilajah jang sangat dimiliterkan, bahkan tampaknja lebih banjak menampung pradjurit ABRI katimbang dua wilajah bermasalah lain, jaitu Atjeh dan Papua.
Jang djelas, di masa orde bau sulit menemukan satu perwira militer jang tidak pernah ditugaskan di Timor Timur. Dengan kata lain, Timor Timur merupakan medan di mana militer Indonesia menerapkan ilmu perang mereka. Di sini tampaklah beda utama antara tentara Indonesia dengan tentara pada umumnja. Musuh militer Indonesia di zaman orde bau itu terutama berada di dalam negeri jang tidak bersendjata dan tidak lain adalah rakjatnja sendiri. Menariknja, ketika memperoleh kesempatan untuk “mempertahankan” Timor Leste, jaitu ketika pasukan Australia masuk menjusul bumi hangus September 1999, tentara Indonesa bukannja mati2an bertempur mempertahankan wilajah itu, tetapi djustru lari ter-birit2 setelah terlebih dahulu menebar kehantjuran dan kematian di Timor Timur.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri djuga pernah bertugas di Timor Timur. Itu terdjadi pada tahun 1986-1988, ketika dalam pangkat letkol, SBY mendjabat komandan Batalyon Infantri 744. Ketika SBY mentjalonkan diri sebagai presiden, aktivis hak2 asasi manusia Indonesia mau pun Timor Leste bergegas mentjari pelanggaran hak2 asasi manusia jang terdjadi semasa SBY bertugas di sana. Sampai sekarang belum ditemukan insiden tertentu. Keterlibatan SBY di Timor Timur tampaknja djuga hanja pada hal2 umum. Selain komandan bataljon, ia djuga ikut dalam operasi Serodja ketika ABRI menjerbu Timor Portugis tahun 1975. Kenjataan ini sadja tampaknja tidak tjukup untuk didjadikan perkara pengadilan. Dengan kata lain, pengadilan2 luar negeri harus bisa mendjaring djindral2 jang sudah mereka intjar dulu sebelum bisa mendjangkau SBY.
Para pemerhati militer Indonesia di Australia memang menjatakan bahwa dalam djabatan Kaster, SBY ikut bertanggung djawab atas ulah tentara Indonesia di Timor Timur tahun 1999. Tapi mereka djuga menundjuk bahwa sebagai Kaster, SBY mengambil tanggung djawab dengan berupaja membersihkan milisia Timor Timur di Timor barat, setelah beberapa di antara mereka membunuh beberapa anggota regu bantuan internasional. Setelah sempat menjangkal mereka ada, SBY achirnja mengambil langkah djuga untuk membubarkan milisia itu.
SBY adalah presiden pertama Indonesia jang terpilih langsung. Walau begitu sulit dikatakan bahwa demokrasi sudah mengakar di Indonesia. Selama para djindral tidak bertanggung djawab terhadap masa lampau mereka di Timor Timur, maka bukan sadja masa lalu itu akan terus memburu mereka setjara pribadi, tetapi politik Indonesia djuga tidak akan benar2 dibersihkan dari peran tentara. Para djindral itu akan berbuat apa sadja untuk menghindari tuntutan tanggung djawab, baik melalui tjara2 demokratis seperti jang dilakukan Yunus Yosfiah dengan mendjadi anggota parlemen, maupun tjara2 klasik jang selalu mereka lakukan pada zaman orde bau, dan tentu sadja itu sangat djauh dari prinsip demokrasi.
Gatholotjo 
Mas Joss saya pakai ejaan bahasa Indonesia yang sekarang baku aja ya?
Pada masa saya menjadi aktivis mahasiswa pada 1960-an sampai 1970-an, saya mengalami dan menghayati peristiwa-peristiwa sosial-politik yang membuat saya berusaha untuk di satu pihak berperang melawan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani saya, dan berusaha mengolah diri agar pewujudan kecintaan saya kepada bangsa saya saya ramu dengan pandangan-pandangan dunia yang ada yang coba saya pakai untuk selain memahami juga untuk menerapkannya tanpa rasa dendam kepada siapa saja, walaupun saya seringkali mengalami ada yang “menelingkung” saya dalam perjalanan kehidupan saya, di pihak yang lain.
Sebagai contoh pada 1977 di dalam sebuah Sidang Raya Mahasiswa Kristen Sedunia, ketika itu saya dalam posisi sebagai staff internasional organisasi mahasiswa Kristen Sedunia. Jelas teba pelayanan saya adalah mahasiswa sedunia, jadi internasional. Tahun 1970-an menurut saya adalah masa bertumbuh dan berkembangnya “intenasionalisasi” paham kebebasan jilid 2, sebagai kelanjutan “internasionalisasi” jilid 1 pada awal tahun 1960-an, yang merupakan bagian awal dari perang dingin antara “dunia bebas” dan “dunia tirai besi dan tirai bambu” Sikap mahasiswa, khususnya dunia mahasiswa Kristen dan para dosen Kristen (di Amerika Utara gerakan mahasiswa Kristen diubah menjadi gabungan persekutuan dosen dan mahasiswa Kristen- dari SCM- Student Christian Movement- menjadi University Christian Movement- UCM).
Ringkas kata pada Sidang Raya tahun 1977 tersebut, di Kolombo waktu itu, soal Timor Timur diangkat dan dibahas sebagai issue kemanusiaan (dan politik tentu saja). Saya (sebagai staf internasional) dan teman-teman delegasi Indonesia, kadang-kadang merasakan kritik dunia internasional kepada rezim Orba tertuju pula kepada kami, orang-orang Indonesia Kristen. Saya pribadi, sejak awal invasi Indonesia ke Timor Timur pada 1975 sudah kritis menyikapi dan dalam berbagai kesempatan saya terus terang mengatakan bahwa peperangan di Timor Timur, itu proyeknya pemerintah Soeharto, bukan program rakyat. Karena itu tidak ada mobilisasi rakyat untuk mendukung proyek itu. (Terlepas dari salah-benarnya, proyek Timor Timur, berbeda dengan proyek Trikora dan Dwikora).
Kembali ke posisi delegasi Indonesia di Sidang Raya tersebut, sungguh berat menghadapinya. Sidang Raya sudah menyusun tim perumus draft resolusi mengutuk pemerintah Indonesia yang menganeksasi Timor Timur. Masalah praktisnya waktu itu adalah akan tenangkah teman-teman delegasi Indonesia ketika pulang ke Indonesia dari gangguan petugas keamanan nanti di Indonesia karena resolusi kutukan itu? Kedutaan besar Indonesia di Sri Lanka pasti sudah tahu kehadiran teman-teman itu. Apalagi teman-teman saya itu, entah taat entah karena apa, mereka “lapor” kehadiran mereka di Sri Lanka; saya tidak pernah melakukan itu setiap saya melakukan kunjungan ke luar negeri, kecuali kalau saya memperpanjang paspor.
Karena itulah saya dengan berbekal pada pemahaman saya mengenai proyek Timor Timur itu, berusaha untuk meyakinkan tim perumus draft resolusi, supaya issue Timor Timur didrop dan disusun rumusan yang lebih umum mengenai aspek-aspek hak asasi manusia, hak hidup rakyat Timor Timur. Kata-kata kutukan (condemn) kepada tentara dan rezim Orba tidak muncul. Sekali lagi langkah itu hanya sekadar menghindarkan teman-teman delegasi Indonesia dari ulah aparat ketika pulang dari Sidang Raya itu.
Menyimak tulisan panjenengan mengenai perilaku sejumlah petinggi TNI yang telah melakukan tindakan melawan hak hidup dan kebebasan penduduk Timor Timur dengan melakukan pembunuhan terhadap (sebagaian besar) rakyat sipil, bagi saya itu mengingatkan lagi masa kelam sejarah bangsa kita.
Perilaku tersebut adalah akibat dari cara Orba khususnya Soeharto memandang kekuasaan yang keliru secara fatal. Soeharto menganggap kekuasaan adalah hak untuk dipertahankan selama mungkin dan untuk mempertahankannya harus dipergunakan segala cara termasuk “mempekajakan” para prajurit dan perwira bawahannya melakukan perintah-perintahnya. Itulah yang terjadi, dan degan dalih “di masa perang, hukumnya hanya satu: membunuh atau dibunuh”. Itu doktrin tentara di mana saja. Sebab itu daftar perwira tinggi yang panjenengan sebut mengalami “kutukan” balik, tentulah wajar. Berat ringannya kutukan itu tergantung juga pada saluran kutuk yang bersumber pada Soeharto. Soeharto kala itu mempunyai segudang besar harta untuk bisa memberikan reward kepada bekas-bekas pekerjanya. Benar, saat itu Timor Timur menjadi ladang meniti karir bagi perwira TNI. Yang panjenengan sebut adalah perwira-perwira Angkatan Darat. Menurut pandangan orang Jawa (eh, semoga saya tidak salah, ajaran Gatholoco saya agak lupa) para perwira tersebut “wis nampa pandum saka sing gawé urip miturut pakartine” dengan perkataan lain mereka itu sudah “ngundhuh wohing pakartiné”: hidup ditolak di negeri-negeri tertentu, pangkat terganjal oleh hal-hal yang tak terduga, sakit yang sulit sembuh dll. Mas Joss juga tahu ‘kan Soeharto sendiri ‘kan kehidupan pribadi dan keluarganya di hari tua berantakan nggak karu-karuan dan selalu menjadi bahan ejekan, baik diam-diam mau pun terang-terangan.
Kesimpulannya, tulisan panjenengan memberikan perspektif baru bukan hanya soal daftar dosa dan hukuman berupa tekanan-tekanan kehidupan para perwira itu, namun ada pembelajaran mengenai efek penggunaan kekuasaan yang mengorbankan di satu sisi rakyat sipil yang tidak menyadari secara mendalam apa yang terjadi kecuali ada peperangan, dan mengorbankan para operator kekuasaan, sementara sang perencana (untuk sementara waktu tertentu) aman-aman dari perburuan namun akhirnya mengalami hukuman alami di dalam hidup para operator itu.
Jth. Pak Pardan
Wah terima kasih banjak atas pengalaman jang sangat menarik dan komentar jang begitu memudji tulisan saja. Saja merasa terhormat sekali membatjanja Pak Pardan. Apalagi ketika Pak Pardan menjebut tulisan saja di atas telah “memberikan perspektif baru”, karena terus terang waktu menulis saja tidak pernah punja hasrat seperti itu. Jang saja lihat adalah pers Indonesia tidak pernah setjara kritis melihat dan mengupas masalah Timor Timur. Mungkin karena masih takut2, tapi bagi saja ulah para djin itu harus dibuka dan ditulis. Klow tidak jang saja chawatirken kita akan kembali mengulang kesalahanj jang sama. Sekali lagi matur nuwun sanget Pak Pardan. Salam takzim.