Klow bisanja tjuman batja dalem EYD silahken ngeklik ini:

Sempat diramalkan bakal menang pemilu Belanda 15 maret 2017, Geert Wilders tjuma mereduksi kompleksnja politik mendjadi hanja masalah pendjagaan perbatasan, sensus dan migrasi. Untung ramalan ini meleset, tapi djelas retorika politik Wilders selalu meng-ulang² soal displacedness atau pemindahan jang tak dikehendaki — bukan kebetulan karena itu djuga merupakan sedjarah tersembunji keluarganja jang berdarah tjampur alias Indo.

KEMBALI DIA BERHASIL: pelbagai kepala berita koran² Eropa pada djuni 2009 memuat rentjana Geert Wilders untuk mengusir ‘djutaan, puluhan djuta’ Muslim Eropa kalau mereka matjam² dan menjebabkan masalah. Utjapan ini dilontarkan sang pemimpin PVV (singkatan bahasa Belanda untuk Partai Kebebasan) di Denmark, karena di sana, seperti djuga di Amerika Serikat, oleh banjak orang dia dianggap sebagai pahlawan internasional bagi kebebasan berpendapat. Di luar negeri, Wilders merasa lebih bebas bitjara, manakala dia menjinggung topik² jang disukainja: antjaman islamisasi terhadap dunia Barat jang bebas, diawali dengan ‘Eurabia’. Alternatifnja —deportasi, pengurungan atau pengusiran kaum Muslim— di luar negeri selalu disambut dengan tepuk tangan meriah para hadirin jang langsung pula berdiri. Di Denmark dia menegaskan bahwa demokrasi di Barat berada di ambang keruntuhan, karena ‘imigrasi massal dan tingginja angka kelahiran penduduk jang beragama Muslim’. Di Los Angeles, Wilders menegaskan bahwa Islam di Eropa masa kini telah berseru supaja ‘kita dimusnahkan’ sadja.

Pertanjaannja tetap: mengapa Wilders berbuat begitu? Dari mana dia memperoleh dorongan jang begitu meng-gebu²? Adakah konteks —ideologis, historis— jang pas bagi Wilders? Walaupun sudah begitu banjak upaja menempatkan sang wakil rakjat di dalam aliran politik tertentu, tetap sadja tidak ada analisa jang memuaskan. Tahun² belakangan Wilders dilukiskan sebagai fasis, rasis, populis, ‘udik’, xenofob, ‘liberal tulen’, ekstrim kanan, radikal kanan dan djuga sebagai ‘rasis Islam’. Dia lebih djauh ketimbang ekstrim kanan biasa seperti Jean-Marie Le Pen dan Filip Dewinter, demikian menurut beberapa pakar politik. Meindert Fennema, pakar politik Universiteit van Amsterdam, menegaskan bahwa usul² Wilders kadang² menggelisahkan karena djauh melebihi batas apa jang pantas di sebuah negara hukum — klasifikasi jang oleh Wilders sendiri disebut sebagai ‘rengekan di pinggiran’ dan hasrat orang untuk menganggapnja sebagai setan. Sesudah itu Wilders menjebut dirinja sebagai ‘pedjuang kebebasan Belanda’; sebelum itu dia lebih senang menjebut diri sebagai ‘demokrat sedjati’.

Sesuatu jang harus diterima oleh chalajak ramai, para politisi dan para pakar politik —tentu sadja selain kekerasan verbalnja— adalah masa lampaunja sebagai anggota partai konservatif VVD, kemudian asal usulnja dari Limburg, di selatan (ini selalu di-tekan²kannja) dan rambutnja jang diblonda setjara ekstrim. Sebagai politikus dia tampaknja seperti djatuh dari langit: bom molotov buatan sendiri dari Venlo, jang tidak pas dalam pelbagai tradisi politik dan karena itu sulit pula untuk mendjinakkannja setjara politis. Bagi banjak orang Belanda (terutama jang tinggal di Randstad jaitu wilajah perkotaan mentjakup Amsterdam, Den Haag, Rotterdam dan Utrecht), asal usul Wilders di Limburg merupakan sematjam wilajah pinggiran, dari sana apa sadja bisa muntjul; sebuah wilajah dengan adat istiadat sendiri dengan budaja jang tidak umum. Prasangka sematjam ini djustru menghalangi pentjarian wawasan mendalam terhadap fenomena Wilders. Mengapa melihat lebih djauh dari sekedar Limburg bisa menawarkan kerangka jang lebih djelas? Mungkin karena partai konservatif VVD sebagai ibu kandung PVV, partai jang dipimpinnja, bisa memberi pentjerahan baru bagi missi Wilders? Sementara itu rambut Wilders jang ditjat pirang telah merupakan gedjala politik jang, sajangnja, tidak dianggap serius.

***

PADA BULAN DJUNI 2009, dalam sebuah artikel di harian Trouw, ahli silsilah Roel de Neve dikutip mengenai asal usul genetis Wilders. Dari asal usul Indo Belanda, demikan menurutnja, kemungkinan besar Wilders punja nenek mojang orang Asia jang djuga beragama Islam. Sebagian asal usul Wilders memang Indo, demikian berita ini, tetapi perumusan seperti ini tidak tepat, karena ‘asal usul Indo’ sudah berarti berdarah tjampur, tidak perlu lagi sebagian atau sepenuhnja. Wilders itu Indo. In Nederland Door Omstandigheden alias di Belanda lantaran keadaan, demikian plesetannja di masa lampau. Harian de Volkskrant bereaksi dengan sentilan satiris. Wilders ditampilkan sebagai tjowok jang penuh gedjolak, ketjanduan lagu hit Ramona jang dibawakan oleh kelompok penjanji Indo Blue Diamonds. Lebih landjut digambarkan Wilders marah² karena setelah 16 kali mendengarkan, jukebox jang memutar Ramona dimatikan. Lebih djauh dari kisah fantasi ‘Indo’ ini, tidak bisa ditemui lagi dalam media massa Belanda. Ini patut disajangkan karena jang lebih menarik dari sekedar asal usul genetis Wilders adalah budaja keindoannja jang belum pernah diungkap, karena ini bisa tampil di permukaan sebagai asal usul gagasan politiknja. Mungkinkah sedjarah pasca kolonial dan sedjarah keluarga Wilders telah membuatnja seperti sekarang ini, baik dari segi tjita² politik maupun pendirian politiknja. Apakah Wilders termasuk dalam warisan budaja Indo jang sampai sekarang belum djuga dibongkar di Belanda?

Wilders sendiri, dengan risi, selalu menghindari latar belakang Indonja. Arthur Blok dan Jonathan van Melle, penulis biografi Wilders jang berdjudul Veel gekker kan het niet worden (kira² berarti “Lebih gila lagi tidak bisa”) terbitan 2008, ketika bertanja tentang latar belakang Indo itu, Wilders datang dengan kisah jang lepas² dan tidak berkaitan satu sama lain. “Ajah ibu saja adalah seorang major KNIL (tentara kolonial Hindia Belanda) dan dia dikirim ke sana. Orang tua ibu saja adalah orang Belanda, tetapi dia punja banjak saudara perempuan, dan salah satunja menikah dengan seorang Indo. Sedjauh jang saja tahu dan ingat, dua saudara sepupu dan seorang paman jang berasal dari Indonesia. Ibu saja pernah menetap selama tiga bulan di Hindia Belanda, dan sesudah itu pindah ke Prantjis, ketika ajahnja, kakek saja, harus kembali ke Hindia. Semua anak perempuannja, termasuk keluarga jang terbentuk karena pernikahan, djuga harus ikut ke Hindia. Karena itu dalam keluarga saja terlihat pengaruh Indo. Pada achir pekan, kadang² kami mendatangi kakak ibu saja jang lama tinggal di Hindia untuk menggoreng krupuk.”

Dari penelitian di Nationaal Archief terungkap bahwa pendjelasan ini ternjata tjuma berdasarkan separuh kebenaran, isapan djempol dari interpretasi longgar, tapi itu nanti sadja. Sekarang pertanjaannja adalah mengapa Wilders me-nutup²i dan menjembunjikan asal² Indonja?

Bukanlah kebetulan kalau dalam karier politik Wilders masalah teritorial dan kemungkinan dampak geografis jang ditimbulkannja —seperti migrasi— punja peran sentral. Bisa dikatakan semua itu merupakan kendaraan politiknja. Pada tahun 1990an, menjusul perkawinannja dengan seorang diplomat Hungaria, Wilders menjibukkan diri dengan sentimen djahat seputar hilangnja wilajah Hungaria akibat Perang Dunia Pertama. Dia djuga menaruh perhatian sangat chusus pada politik dalam negeri Israel, negeri jang katanja sendiri ditjintainja dengan dalam. Tjinta itu sudah muntjul dini: setelah udjian SMU, Wilders berangkat ke Israel dan menetap di sana selama dua tahun di kibuts (pemukiman Jahudi) di lembah sungai Jordan jang dipersengketakan. Obsesi geopolitisnja mendjadi tampak djelas ketika terdjadi perpetjahan dengan VVD, jang disebabkan oleh pendirian fraksi VVD dalam parlemen Belanda tentang kemungkinan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Wilders menolak Turki, karena baginja sebagai ‘negara Muslim’ Turki tidak bisa bersatu dengan budaja Eropa — lebih dari itu, begitu ramalannja, ‘mereka semua akan datang ke sini djuga’.

Sedjak itu, tampaknja Wilders memampatkan semua masalah politik hanja pada masalah pendjagaan perbatasan, sensus dan migrasi pada umumnja. Displacedness atau pemindahan jang tak dikehendaki selalu ber-ulang² muntjul sebagai motif latar belakang argumennja dan bukan kebetulan djuga bagi sedjarah keluarganja jang tersembunji. Sedjarah pelbagai keluarga Indo hampir semuanja mentjerminkan pelbagai tragedi sepandjang abad 20: pengutjilan, pengadilan, kekerasan dan perpisahan paksa merupakan bagian tak terpisahkan dari pengalaman para orang tua Indo, para kakek nenek Indo dan para kakek nenek bujut Indo. Titik beratnja adalah Perang Dunia Kedua, perang jang membuat orang, demikian sedjarawan Mark Mazower, “memindahkan orang lain untuk mengkonsolidasikan tapal batas politik”. Di Hindia Belanda, politik Asia Raja jang dilantjarkan Djepang telah menjebabkan, misalnja, kehadiran orang kulit putih di tempat² umum terhapus sama sekali, karena mereka diinternir di dalam pelbagai kamp. Langkah² pendudukan rasistis jang dilantjarkan oleh Djepang sangat mempertadjam masalah identitas jang sudah begitu lama dihadapi oleh kalangan Indo, karena mereka berada pada posisi jang tidak djelas jaitu ‘kelas antara’.

Barang siapa mengenal dengan baik masjarakat Indo di Belanda, bukannja tidak diketahui umum bahwa pada masalah perbatasan ini Wilders memperoleh banjak dukungan dari generasi tua Indo Belanda. Dia djuga setjara terbuka atau tidak mendapat dukungan kalangan totok tapi terutama kalangan Indo sendiri. Bagi mereka Wilders adalah seorang pemberani, seorang pemberontak dan seorang jang memporakporandakan segalanja. Ketakutan atas kedatangan kalangan Islam, dan fenomena mutikultur menandai setjara mentjolok banjak aktivitas politik orang² Indo di Belanda sedjak achir tahun 1970an.

Sentimen ini mendjadi lebih serius pada 1980 dengan didirikannja Centrumpartij atau partai tengah oleh seorang Indo bernama Henry Brookman jang waktu itu bekerdja di Vrije Universiteit, Amsterdam. Partai ini mengkritik kebidjakan pemerintah terhadap kalangan minoritas dan menampilkan diri sebagai partai anti imigrasi jang nasionalistis; anggota inti partai pusat jang menamakan diri NCP, pada 1980 menjerang orang² Maroko jang melakukan mogok makan di geredja karena menolak diusir dari Belanda. Pada masa ini, orang² Indo Belanda merasa ‘terpodjokkan’ oleh pemerintah jang menganggap mereka sebagai kalangan berbudaja minoritas, padahal kebelandaan mereka, kefasihan mereka berbahasa dan berbudaja Belanda dan keterikatan mereka kepada wangsa Oranje merupakan kebanggaan orang Indo. Bajangan bahwa mereka akan masuk dalam satu kelompok dengan pendatang Muslim Turki dan Maroko, saudara sekejakinan dengan orang Indonesia jang setelah peristiwa berdarah —disebut zaman Bersiap— mengusir mereka dari negeri kelahiran, bagi banjak orang Indo merupakan sesuatu jang tidak bisa diterima. Ini bisa dibatja pada edisi lama Moesson, madjalah chusus orang² Indo.

***

PADA ACHIR 1950an, Moesson masih bernama Onze Brug (djembatan kita) dan buletin ini masih sepenuhnja terarah pada pembangunan dan pengembangan Nieuw-Guinea (sebutan Belanda bagi Papua) sebagai ‘tanah asal’ orang Indo. Selama tahun² krisis mendjelang Perang Dunia II, muntjul gagasan untuk membuat Nieuw-Guinea jang masih merupakan rimba belantara mendjadi bumi orang² Indo. Ketika berlangsung penjerahan kedaulatan kepada Indonesia tahun 1949, gagasan ini mulai gojah, karena Indonesia menuntut sisa wilajah kolonial Belanda. Makna simbolisnja besar, terutama bagi kalangan Belanda Indo. Pada 1951 petjah krisis pemerintah, setelah ketua fraksi partai konservatif VVD, Pieter Oud, memilih untuk mempertahankan Nieuw-Guinea bagi Belanda, ini berlawanan dengan kehendak Dirk Stikker menteri VVD jang duduk dalam pemerintahan. Keberhasilan kampanje VVD pada 1948 karena seluruhnja diarahkan kepada politik Hindia: pada pelbagai poster pemilu terlihat wadjah Soekarno dan di bawahnja tertera: ‘Anda sudah muak?’ Untuk tahun² berikutnja sajap kolonialistis dalam partai konservatif VVD berhasil mempengaruhi pendirian partai. Masalah Nieuw-Guinea djuga merupakan pendirian utama Jong Conservatief Verbond (Ikatan Konservatif Muda), sebuah partai baru dipimpin oleh Feuilletau de Bruyn jang keturunan Indo. Mereka memprogramkan penurunan pengeluaran negara, pengurangan peran partai politik dan perlawanan terhadap sosialisme. Ketika pada 1962 achirnja Belanda melepas Nieuw-Guinea, maka ini menjebabkan ketidaksenangan besar di kalangan warga Indo, karena dalam hal ini Soekarno kembali meraih kemenangan.

Menarik untuk mengamati betapa kalangan Indo ini terus²an melibatkan diri pada pembentukan partai baru berdasarkan azas² nasionalistis konservatif dan neo-kolonialisme, terutama djika dibandingkan dengan gerak gerik kalangan progresif. Fokus mereka selalu sadja terpusat pada perlindungan dan pengawasan perbatasan negara serta mengutjilkan di dalam dan/atau mentjegah dari luar kelompok etnis tertentu. Pada tahun 1930an, di Hindia Belanda, relatif banjak orang Indo mendjadi anggota partai fasis NSB (70% dari keseluruhan anggota). Ini dimungkinkan karena watak partai ini jang nasionalistis Belanda ekstrim, tapi djuga karena keawatiran besar bagi bangkitnja nasionalisme Indonesia.

Di koloni, NSB punja karakter lain jang tidak rasistis, dan djuga tempat jang berbeda djika dibandingkan dengan di Belanda sendiri. Partai ini memberi kesempatan kepada kalangan Indo untuk mendjadi diri sendiri dan saling menundjukkan bahwa mereka ingin lebih ‘Belanda ketimbang orang Belanda’ dan bahwa mereka sepenuhnja mengidentifikasikan diri dengan warisan budaja Belanda dan dengan apa jang disebut oranje-blanje-bleu alias dinasti Oranje. Jang tidak harus dilupakan adalah bahwa kalangan elit kolonial pada waktu itu sepenuhnja berkulit putih. Karena di Hindia NSB mementingkan pemerintah jang otoriter, seperti djuga selamanja mendjaga koloni bagi negeri induk Belanda, maka banjak orang Belanda di Hindia melihat partai ini sebagai djalan keluar dalam menghadapi antjaman pemberontakan kalangan inlanders jang beragama Islam. Dalam perlawatannja jang sukses di Hindia Belanda pada 1935, Anton Mussert, pemimpin NSB, sampai dua kali mengadakan audiensi dengan gubernur djenderal B. C. de Jonge.

Sebelum NSB mentjari anggota, di Batavia sudah berlangsung pertemuan pertama NIFO, singkatan Nederlandsch-Indische Fascisten Organisatie alias Organisasi Fasis Hindia Belanda, di bawah pimpinan major purnawirawan Rhemrev. Dia djuga sangat menghendaki pengurangan pengaruh kalangan bumiputra pada pemerintahan Hindia dan pemulihan peran orang Belanda di koloni, tetapi dia memperoleh tidak begitu banjak pendukung.

Kalau pada tahun² menjusul Perang Dunia Kedua orang masih bersikukuh mempertahankan kesatuan national (berpegang teguh pada Hindia Belanda dan kemudian Nieuw-Guinea), maka setelah asimililasi para keturunan Indo di Belanda, banjak politisi dan aktivis konservatif kalangan Indo ini memusatkan perhatian pada multikulturalisme dan imigrasi Muslim. Maka, politikus terkenal pertama jang setjara terbuka menentang kebidjakan orang asing dan masjarakat multikultural adalah tokoh partai konservatif VVD, Frits Bolkestein, jang beribu seorang Indo. Dia tampak menondjol karena pada zamannja Bolkestein adalah satu²nja komisaris Uni Eropa jang dengan keras menentang kemungkinan Turki mendjadi anggota Uni Eropa. Selain itu, ketika mendjabat menteri muda perdagangan internasional (seperti dilaporkan oleh atjara Reporter jang disiarkan oleh lembaga penjiaran KRO) Bolkestein djuga menentang peningkatan hubungan perdagangan dengan Indonesia, dia sudah kena tuduhan serupa ketika bekerdja di Indonesia untuk konglomerat minjak Shell. Di bawah bimbingan Bolkestein, pada 1998 Wilders terpilih mendjadi anggota de Tweede Kamer jaitu parlemen Belanda untuk fraksi konservatif VVD, setelah selama ber-tahun² ia menulis pidato Bolkestein.

Bangkitnja partai fasis NSB di Hindia pada tahun 1930an, tidak hanja disebabkan oleh patriotisme kalangan Indo dan kechawatiran nasionalisme Indonesia. Krisis ekonomi dirasakan sangat mendalam di Hindia Belanda, karena itu seruan supaja muntjul pemimpin jang otoriter serta tegas bertindak semakin kuat sadja. Karena penutupan banjak perusahaan, djumlah pengangguran semakin meningkat. Gadji pegawai negeri sering diturunkan, sesuatu jang dengan keras menimpa kalangan Indo karena banjak di antara mereka jang bekerdja untuk pemerintah kolonial. Sedjak sekitar 1900 di Hindia Belanda kelompok ini dihinggapi ketakutan karena semakin tingginja antjaman meletusnja revolusi Indonesia. Karena merupakan keturunan tjampuran, tidaklah pasti apakah setelah pergantian kekuasaan, masih akan ada tempat untuk mereka di negeri kelahiran. Bagi mereka Eropa adalah sesuatu jang abstrak di awang², sebuah tempat untuk verlof (tjuti) bagi amtenar kelas tinggi.

Kechawatiran dan ketidakpastian ini djuga dipupuk oleh kenjataan bahwa semakin banjak orang Indonesia jang memperoleh pekerdjaan rendahan jang semula disiapkan untuk kalangan Indo. Ini terdjadi karena orang Indonesia semakin terdidik, dan djuga karena mereka memperoleh gadji lebih rendah djika dibandingkan dengan orang Eropa bagi pekerdjaan jang sama. Di balik antjaman semakin tersingkirnja orang Indo ini, muntjullah rentjana ‘tanah asal Nieuw-Guinea’, jang propagandanja dilansir oleh NENASU singkatan bahwa Belanda untuk Penerbitan Nasional Sosialistis Belanda. Selama periode ini pemerintahan kolonial melakukan penghematan besar²an pada semua pengeluarannja, jang menjebabkan kesempatan kerdja makin memburuk, bagi siapa sadja. Pada 1932 berlangsung demonstrasi besar²an di Batavia, dengan spanduk² jang memasang tulisan “Pemerintah membuat PNS mendjadi pemberontak!” Adalah beresiko kalau seorang PNS pada zaman seperti ini tjuti ke Eropa dan ini dialami oleh Johan Ording, kakek Geert Wilders.

***

DI HET NATIONAAL ARCHIEF (arsip nasional) Den Haag, di antara banjak dokumen menguning milik Commissariaat voor Indische Zaken (Komisariat Masalah Hindia) —jang langsung berada di bawah menteri koloni— terdapat kumpulan dokumen jang sangat tebal, seluruhnja tentang Ording. Dokumen terachir bertahun 1935, dan tampaknja baru pada musim panas 2009 dokumen² ini dbuka untuk umum.

Ording jang kelahiran Utrecht (Belanda tengah), mendjabat wakil inspektur pengawasan keuangan pada provinsi Djawa Timur. Setengah tahun pertama periode verlof-nja, achir 1933, dilewatinja di Nice (Prantjis selatan). Sesudah itu dia tiba di desa Grubbenvorst, dekat Venlo, Belanda selatan, bersama dengan istrinja Johanna (berasal dari keluarga Indo jang sudah lama berakar di Hindia) dan tudjuh anak mereka jang masih ketjil². Karena alasan² ekonomi, Ording untuk sementara menetap di Grubbenvorst jang begitu terpentjil. Sementara dia berada di Nice, di Soerabaja dia kembali dinjatakan bangkrut. Pada achir 1934, setjara tak ter-duga² dia memperoleh telegram jang berisi berita bahwa karena dianggap tidak mampu maka dia dipetjat. Kepadanja diandjurkan supaja setjepatnja mengadjukan permohonan pensiun. Pensiun itu sendiri tidak pernah diterimanja, sehingga ia mengalami kesulitan keuangan jang besar. Kembali dia dinjatakan bangkrut. Jang lebih gawat lagi, bersama keluarganja Ording, ini baru mendjadi djelas kemudian, tidak lagi memperoleh penggantian biaja kembali ke Hindia, karena dia kelahiran Belanda. Istri dan anak²njalah jang lahir di Djawa.

Bagi Johanna jang waktu itu tengah mengadung, menetap di Belanda pasti merupakan sesuatu jang tidak disukainja. Sebagai anak keluarga Meijer jang sudah beranak pinak di Hindia, Johanna djelas terbiasa dengan hidup mewah dikelilingi pembantu. Itu berarti membesarkan anak² (jang tertua 13 tahun) akan merupakan tugasnja; pengalaman baru di lingkungan asing. Kemungkinan besar dia hampir tidak faham dialek setempat. Bulan² pertama keluarga Ording masih menerima dana ketjil sebagai tundjangan sementara dari Hindia, tapi masih dipotong karena harus melunasi hutang. Dua bulan setelah Johanna melahirkan, pada djanuari 1935, aliran dana ketjil ini berhenti, tanpa pemberitaan apapun. Ording dan keluarganja terpaksa mengemis, dan masih ada djuga antjaman akan dikeluarkan dari rumah jang mereka tinggali. Ia menulis kepada Komite Krisis Nasional supaja memperoleh bantuan.

Walaupun sudah berulang kali meminta pendjelasan, Ording tidak djuga mendengar mengapa dia, setelah 17 tahun bekerdja sebagai pegawai kolonial, dinjatakan tidak tjotjok untuk tugasnja. Dia memang sudah pernah setjara pribadi menjatakan mengalami masalah keuangan besar dan menghadapi kebangkrutan (menurutnja karena istrinja untuk sementara tidak bisa mempertanggungdjawabkan perbuatannja). Selain itu, tak lama sebelum berangkat, dia dipekerdjakan pada posisi lain. Baru sesudah ia pergi dari Hindia, terungkap bahwa Ording kembali berhutang besar ketika berhenti berlajar untuk sementara dan berada di Soekabumi (di kota Djawa Barat ini ibu Wilders lahir sebagai anak ketudjuh keluarga Ording, mungkin di rumah orang tua Johanna). Di Soekaboemi djuga dimulai penjidikan pro-iustitia terhadap tuduhan bahwa suami-istri Ording telah melakukan flesschentrekkerij (penipuan). Kemudian mendjadi djelas bahwa Ording merugikan beberapa orang jang menghutangkan uang kepadanja, tidak hanja di Hindia Belanda, tetapi djuga di Nice tempatnja singgah selama tjuti. Penilaian prestasi kerdjanja selalu lebih dari tjukup dan menurut berita dinas, ‘kapasitasnja bukanlah tidak baik’.

Dengan begitu Ording tidak pernah tahu mengapa dia tidak menerima pensiun dan mengapa tundjangan pengangguran sementara ketjil tiba² dihentikan; dia tidak menerima berita apapun, tidak dari Hindia Belanda, tidak dari Den Haag. Karena putus asa, pada bulan April 1935 dia mengirim surat jang begitu dramatis kepada menteri djadjahan Hendrikus Colijn, meminta supaja keluarganja pada saat² terachir ini ‘diselamatkan dari pemusnahan seluruhnja’. ‘Sekarang provinsi Djawa menuli tidak bisa  Timur membiarkan saja dan keluarga, terdiri dari delapan anak² jang masih ketjil, selain saja dan istri, ke tangan lembaga bantuan kemiskinan. Sekarang ini, jang mulia, keluarga saja terantjam kelaparan.’ Atas andjuran gubernur djenderal De Jonge, Colijn achirnja memutuskan untuk menolak permintaan pensiun jang diadjukan oleh Ording. Menurut gubernur djenderal, di Hindia Belanda, Ording telah ‘berbuat tidak pantas jang gawat’, sehingga dia tidak berhak lagi memperoleh pensiun. Dari Djawa Timur datang laporan bahwa dia ‘tidak bisa membereskan pekerdjaan’, dan bahwa dia ‘setjara keuangan dan moral sepenuhnja tidak bisa dipertjaja’ dan bahwa ‘dia sekaligus istrinja terbiasa hidup besar pasak daripada tiang’. Bahwa Ording tidak bisa mempertahankan diri terhadap tuduhan² dari luar Belanda ini, tidak mempengaruhi keputusan jang diambil oleh pemerintah kolonial.

Untuk memberi kekuatan juridis kepada keputusan ini, Colijn masih menggunakan tipu muslihat jang litjik. Karena terhadap Ording tidak bisa dinjatakan bahwa dia tidak tjotjok bagi semua bentuk dinas pemerintahan di Hindia, maka dia tidak bisa memperoleh pensiun pada waktu diPHK, apa jang disebut ‘non-valeurspensioen’. Lebih dari itu, demikian alasan Colijn, aturan ini toh sudah ditarik sebulan setelah pemetjatan Ording, djadi tidak perlu diterapkan padanja. Dengan tjara jang litjik ini, dengan apa jang disebut ‘kebidjakan penjesuaian’, penguasa kolonial melakukan penghematan atas gadji karjawan selama tahun² krisis, dengan ‘pemberontakan’ merupakan dampak tak terhindari.

Semua ini bagi Johanna jang waktu itu berusia 33 tahun (dia terbiasa dengan hidup njaman di koloni tropis) pasti merupakan pengalaman jang sangat traumatis, demikian pula bagi delapan anaknja. Dia djatuh dalam kemiskinan jang pahit, terpisah dari keluarga dan tanah kelahirannja, tanpa setjuilpun harapan untuk bisa kembali. Lebih dari itu, setjara litjik dia diusir dari tanah kelahirannja. Ajahnja, jang tidak dilihatnja kembali, tutup usia pada 1942 di Soekaboemi. Ibunja bisa selamat dari pendudukan Djepang dan periode Bersiap (kekerasan terhadap kalangan Belanda dan Indo), dan pada 1946 sebagai migran pasca kolonial bergabung dalam keluarga Johanna, sampai dia meninggal pada usia 82 tahun. Kembali ke Hindia Belanda seperti zaman dulu sudah tidak mungkin lagi bagi siapapun. Indonesia sekarang hanja untuk orang Indonesia, walaupun tidak semua orang di Belanda ingin memahaminja.

Di Belanda Ording kembali berhasil membangun karir, kali ini dalam pendjara militer. Ketika berpangkat major dia memimpin Fort Honswijk, tempat mengurung para collaborateurs jaitu mereka jang bekerdjasama dengan nazi Djerman ketika Belanda mereka duduki semasa Perang Dunia Kedua. Di sana djuga berlangsung deportasi ratusan orang Belanda anggota NSB dan SS ke Nieuw-Guinea. Ording djuga memimpin pendjara Scheveningen dan kemudian pendjara Leeuwarden. Walaupun dia pada achirnja memperoleh rehabilitasi, mungkin sadja pengalaman pahit tjutinja telah meninggalkan beban pada anak²nja. Pada 1961, dua tahun sebelum tjutju mereka Geert lahir, Ording dan istrinja kembali tinggal di Venlo. Menurut Wilders kakek neneknja itu tinggal ‘pada djarak setengah kilometer’ darinja dan dia sering berkundjung. Ording tutup usia pada 1976; enam tahun kemudian —Geert berumur 18 tahun— giliran Johanna jang meninggal dunia.

Alhasil, baik ibu Wilders maupun neneknja dan nenek bujutnja berada di Belanda tatkala Hindia Belanda djatuh ke tangan Djepang dan kekuasaan Belanda resmi berachir pada bulan Desember 1949, ketika berlangsung ‘penjerahan kedaulatan’ (jang dipaksakan itu). Luka lama akibat Perang Dunia Kedua harus disingkirkan untuk memberi tempat pada perubahan pasca kolonial, perubahan pada tapal batas serta warga penghuni: proses ini diiringi oleh terganggunja rasa keadilan dan banjak kebentjian. Kebentjian terachir ini mutjul dalam bentul lobby Hindia di Den Haag dan muntjulnja karier politik dan amtenar kalangan jang disebut ‘Indische jongens’ alias tjowok² Hindia sedjak awal 1950an.

Walaupun pemerintah Belanda mempersulit orang² Indo ini untuk berangkat ke Belanda, karena konon mereka terlalu ‘berorientasi Timur’, sebagian besar tetap berhasil tiba di Belanda. Mereka dikabarkan merasa ditolak di Indonesia tapi djuga tidak diterima di Belanda. Satu dari lima orang Indo ini beremigrasi lebih landjut, ke Amerika Serikat, Kanada atau Australia. Mereka jang toh tetap tinggal di Indonesia, pada 1957, ketika krisis Irian memuntjak, tetap diusir keluar oleh Sukarno.

***

DALAM KERANGKA KONSERVATIF DAN KOLONIALISTIS, utjapan dan pendirian politik Wilders tjotjok dengan pendirian politisi Indo lain jang diutarakannja lebih dari setengah abad silam. Patriotisme, memperkuat dan mendjaga tjakupan pengaruh Belanda, kaidah dan budaja serta kepertjajaan mendalam pada negara bangsa sebagai obat mandjur (seperti djulukan ‘negeri asal’ Papua pada waktu itu). Bagi Wilders ‘kembali kepada keadaan seperti dulu’ sering merupakan thema jang ber-ulang² dan kadang² mengarah pada kedjutan. Misalnja pada 2008 dia dengan serius mendesak kembali bersatunja Vlaanderen (wilajah Belgia jang berbahasa Belanda) dengan Belanda, sehingga di atas peta akan muntjul Belanda Raja jang selalu dianggap mitos (dulu NSB djuga sempat memperdjuangkan hal ini).

Waktu itu, di harian sore NRC Handelsblad, Wilders menulis, “Tiba saatnja untuk menundjukkan kepemimpinan demi memperbaiki kesalahan sedjarah jang sudah menahun. Inilah saatnja”. Dalam nuansa jang sama pada 2009 dia minta menteri luar negeri Maxime Verhagen supaja mempertjepat pembubaran Belgia jang tak terhindarkan lagi. Pada saat jang sama dia mengumumkan bahwa “kedaulatan Belanda sebagai bangsa sudah dirongrong”. Wilders djuga mendesak pemindahan kedutaan besar Belanda di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, ‘sebagai hadiah kepada Israel’, karena menentang perdjandjian asosiasi antara Uni Eropa dan Suriah dan menjerukan pemanggilan duta besar Belanda dari Arab Saudi, karena ‘mereka ikut tjampur dalam soal kebebasan berpendapat’ (ini berkenaan dengan kundjungan menteri luar negeri Belanda Bernard Bot ke Rijad setelah ribut² soal karikatur di koran² Belanda). Kundjungan delegasi parlemen Belanda ke Arab Saudi pada 2008 disimpulkannja sebagai ‘kundjungan hura² berdalih politic correct ke negara terbelakang, barbar dan Islam fasis’. Ber-kali² dia mengadjukan pertanjaan (kepada menteri luar negeri) mengenai ‘langkah² Indonesia’ terhadap orang² Papua.

Jang menarik adalah djuga pendiriannja terhadap affair Westerling, ketika bandjir darah ini djadi pembitjaraan umum. Di bawah komando kapten Raymond Westerling pada 1946 ribuan rakjat tak berdosa dibunuh waktu berlangsung operasi kontra teror di Sulawesi Selatan. Pada 1950 Westerling melakukan kudeta jang gagal terhadap Sukarno, lagi² banjak djatuh korban tewas. Pemerintah Belanda (dengan politikus VVD Dirk Stikker pada djabatan menteri dalam negeri) pada tahun jang sama memutuskan tidak akan mengadili Westerling atas kedjahatan perang ini; keputusan jang sampai sekarang tetap didukung Wilders. Pada 2003 Wilders membela Westerling dengan berkata, ‘pada zamannja itu harus dilakukan’.

Penolakan Wilders terhadap imigrasi dan kehadiran orang Muslim (dia menggunakan istilah ‘tsunami muslim’ da ‘kolonis Maroko’), terhadap agama Islam dan multikulturalisme setjara umum selalu merupakan tema utamanja. Hal ini kemudian djuga disampaikannja di luar negeri. Lebih dari itu sekarang semakin beralasan untuk menempatkan Wilders sebagai pembalas dendam pasca kolonial, betapa dia begitu terobsesi untuk memulihkan perubahan geopolitik dan demografis setelah Perang Dunia Kedua dan ‘memulihkan kesalahan² historis’. Balas dendam dan patriotisme ekstrim dalam bentuk ‘mempertahankan budaja sendiri jang dominan’, ‘penjelamatan nilai spesifik Eropa’ dan ‘mengurangi Islam’ merupakan penggerak neokolonialnja, jang tampaknja tjuma ditiru dari kalangan fasis NSB Indo. Tapi tidak hanja NSB Indo jang mengilhaminja, kelompok² seperti sajap kanan kolonialis dalam tubuh partai konservatif VVD, Jong Conservatief Verbond (Ikatan konservatif muda), Centrumpartij (partai tengah) menjebarkan patriotisme budaja reaksioner dan disatukan dengan xenofobia. Dalam manifesto Wilders jang berdjudul ‘Kies’ alias pilih, tertera imbauan jang mengchawatirkan berikut:

Belanda jang mempertahankan identitasnja sendiri dan bangga terhadapnja, tidak membiarkan diri diambil alih atau menjesuaikan diri pada budaja² asing, atau (sic) djati diri dibiarkan kabur sampai hanjut dalam lembaga² supra nasional.

BAHWA WILDERS TERANG²AN BEROPERASI dalam dimensi politik pasca kolonial tanpa orang sadar terhadapnja, djuga mendjelaskan bagaimana orang Belanda menjikapi masa lampau kolonialnja. Membisu, menjangkal, melupakan dan melengos pada hal lain merupakan motto selama ber-tahun². Karena itu tidak ada lagi jang bisa membajangkan bahwa peristiwa seputar Hindia Belanda jang terdjadi lebih dari 50 tahun silam sekarang ternjata masih berdampak pada kehidupan politik se-hari². Padahal dulu itu lebih dari setengah djuta orang Belanda terlibat langsung dalam pendudukan Djepang, perang kolonial dan perpindahan orang sebagai akibatnja. Ini adalah kedjadian jang sangat membekas pada kehidupan mereka dan karenanja djuga tak bisa mereka lupakan. Begitu djuga anak² mereka, sedjumlah orang ini sampai sekarang masih mengidap problematis perang jang terwariskan, sesuatu jang disebut trauma generasi kedua. Apa dampak djangka pandjang pengalaman orang Indo diperlakukan sebagai warga negara kelas dua —baik di koloni maupun kemudian di Belanda— belum pernah diteliti. Tetapi bahwa pentjarian problematis terhadap djati diri Indo ini terus sadja berlangsung, djuga pada generasi kedua, akan langsung terlihat di internet. Karena sepinja pembahasan tentang berachirnja kolonialisme, maka peristiwa petjahnja perang dan periode djangka pandjang jang mengawalinja sekarang mendjadi sumber masalah bagi apa jang bisa disebut sebagai politics of displacedness atau kira² politik pemindahan jang tak dikehendaki.

Maka adalah sebuah langkah briljan jang diambil Wilders untuk memblondakan rambutnja. Karena ternjata hanja itulah jang dibutuhkan di Belanda untuk mentjampakkan keindoannja untuk kemudian sebagai ‘pria Venlo’ masuk dalam arena politik. Seorang politikus Belgia atau Prantjis dengan agenda neokolonial jang relatif sama menghadapi resiko besar dikenali pada tahap awal sebagai pembalas dendam pasca kolonial jang tidak berbahaja. Pada kedua negara politik dalam dan luar negeri dilihat berdasarkan perspektif djangka pandjang, di dalamnja lobby lama (Aldjazair, Kongo, Rwanda) langsung dikaitkan dengan politisi baru — baik oleh para politisi itu sendiri maupun oleh para pakar politik dan sedjarawan kolonial. TJontoh jang paling belakangan terdjadi di Belgia, berkaitan dengan genosida 1994 di Rwanda, adalah perdebatan tentang apa jang disebut ‘revisionisme genosida’ jang terdjadi djuga karena dorongan politik. Debat seperti ini terdjadi, sedikit banjak, di pelbagai negara sekeliling Belanda jang pernah merupakan penguasa koloni, tapi tidak pernah terdjadi di Belanda. Karena warisan politik Indo jang dengan tahu dan mau memasukkannja ke dalam buku lupa, maka Belanda buta terhadap simbol dan retorika jang pernah untuk djangka waktu lama begitu menentukan imperialismenja sendiri. Ini adalah kesimpulan jang menjedihkan.

Bukankah sesuatu jang penting, melainkan sesuatu jang ironis kalau Wilders dituduh menjebarkan kebentjian, sementara dulu haatzaai-artikelen alias pasal² penjebar kebentjian itu dimasukkan ke dalam kitab undang² hukum pidana Hindia Belanda hanja supaja bisa meringkus Sukarno dan kawan kawannja, dan ini tidak dipahami di Belanda. Ini djuga jang terdjadi tahun 2008, ketika setelah mengeluarkan film Fitna, Wilders dinjatakan persona non grata oleh Indonesia. Dia tidak boleh lagi mengundjungi negeri ibunja. Ini masih dilandjutkan dengan penjerbuan konsulat Belanda di Medan, pembakaran bendera Belanda dan tuntutan para demonstran supaja semua orang Belanda diusir keluar. Sangat besar godaan untuk melihat Wilders sebagai pembalas dendam kakek-neneknja, Johan dan Johanna Ording. Tetapi bisa djuga Wilders adalah kasus ekstrim bagi orang Indo jang terasing dari djati dirinja sendiri. Model rambutnja jang ekstrim itu djelas merupakan buktinja.

Post Scriptum:

Begitu banjaknja reaksi jang masuk tatkala artikel di atas terbit pada de Groene Amsterdammer edisi 4 September 2009, terdapat beberapa surat biasa maupun surat elektronik jang tjukup menarik.

Salah satunja berkaitan dengan pelbagai alasan mengapa orang Indo mentjat pirang rambut mereka. Bahwa sudah ada preseden di masa lampau bagi alasan politik untuk menjembunjikan keindoan seseorang ternjata dari reaksi jang saja terima dari Athens, Ohio, Amerika Serikat, dari sedjarawan profesor Bill Frederick. Ia mengabarkan bahwa ketika melakukan penelitian arsip terhadap periode 1945-1950 di Djawa Timur dia mendapati ada orang² Indo jang memblonda rambut mereka sebelum melakukan kekedjaman bersama orang² Indonesia. Para pendjahat berambut pirang ini melakukan tindakan kedji di Surabaja selama periode Bersiap (1945-1950), dan sebagai kaki tangan para Pemoeda mereka melakukan perampokan, pentjulikan dan pembunuhan baik terhadap sesama orang Indo, maupun Belanda totok dan warga Tionghoa. Menurut Frederick orang² Indo pirang ini bergabung dalam gerombolan teroris politik Sabaroeddin jang waktu itu ditakuti banjak orang dan mendapat djulukan ‘de Beul’ alias algodjo. Maklum dia melakukan pembunuhan kedji di Djawa Timur dengan korban baik orang Indo, totok maupun orang Indonesia sendiri dan kalangan militer Britania-India. Frederick beranggapan bahwa ‘rasisme’ jang ditundjukkan oleh Indo² berambut pirang ini harus bisa, seperti rambut pirang mereka, melindungi mereka dari kekerasan orang² Indonesia terhadap orang Indo jang meledak selama periode Bersiap. Tanpa pengetahuan mendalam dan terperintji terhadap tempat dan waktu, akan sangat sulit untuk bisa memahami strategi bertahan hidup jang paradoksal ini. Hanja tragedinja jang terlihat dengan djelas di balik masa lampau jang begitu kelam.

Soal sedjarah kakek Wilders jang bernama Johan Ording, ternjata berbeda dengan apa jang tertera dalam arsip. Bahwa pada banjak dokumen itu tertjantum kata ‘rahasia’ dan untuk melihatnja seorang peneliti harus memperoleh izin chusus dari tingkat tinggi di Den Haag, menimbulkan dugaan pada diri saja, tapi itu tidak terlihat dari dokumen, bahwa ini —tentunja— adalah upaja untuk menutup masa lampau kolonial.

Dan memang itulah jang terdjadi. Untuk itu saja diberitahu oleh anggota keluarga seorang pria jang pada 1933 mengungkap kasus penggelapan dan korupsi, dia adalah wakil kepala bagian pengawasan keuangan provinsi Djawa Timur, namanja J. van Dijk (anggota keluarga jang mengabarkan hal ini tidak ingin diungkap namanja). Datang dari Negeri Belanda, tuan Van Dijk pada 1931 menduduki djabatan adjunct-inspecteur (wakil inspektur) dan tangan kanan pimpinannja jaitu Ording sendiri, jang waktu itu sudah 14 tahun berada di Hindia. Setelah beberapa saat, Van Dijk jang lurus dan taat beragama serta waktu itu berusia 26 tahun mendapati bahwa Ording tidak pernah mendjalani verlof atau tjuti ke Belanda—bisa djadi ini adalah indikasi bahwa ada (jang bersangkutan terlibat dalam) praktek² ketjurangan. Sebagai wakil Van Dijk akan dengan tjepat mendapati kalau terdjadi hal² jang tidak wadjar pada pembukuan atau kontaknja dengan pihak lain.

Van Dijk jang setjara teratur menulis surat kepada orang tuanja di Belanda tentang apa jang terdjadi di tempat kerdjanja (tanpa menjebut nama pihak jang terlibat), diam² meneliti apa jang terdjadi dan pada awal 1933 mengungkap adanja ‘ketjurangan besar’ jang menjebabkan penangkapan beberapa anak buahnja, sedangkan Ording jang djuga terlibat dalam kasus ini harus mendjalani tjuti ke Belanda. Pada tahun 1960an, Van Dijk memberi tahu anggota keluarganja (jang djuga adalah seorang akuntan) tentang ketjurangan atasannja dan pelbagai kotoran lain jang berhasil dibersihkannja. Kemungkinan besar, beberapa pedjabat tinggi provinsi Djawa Timur terlibat dalam ketjurangan ini, jang mendjelaskan mengapa terhadap masalah ini tidak diambil tindakan tegas dan mengapa pula Ording tidak kena PHK, tetapi dia diberhentikan dengan hormat, bahkan memperoleh tundjangan pengangguran dan kemudian di Belanda kembali mendapat pekerdjaan pada dinas pemerintahan. Lebih dari itu, Ording djuga memperoleh sedikit perlindungan menteri koloni Colijn jang sampai 1939 djuga mendjabat perdana menteri, ini menjebabkan Colijn memiliki wewenang lebih besar. Sebagai orang jang sudah lama bekerdja, Ording mungkin tahu banjak hal jang memberatkan atasannja sehingga dia tidak kena PHK atau dituduh melakukan tindak kriminal. Apakah pengumuman mendadak pada Maret 1933 tentang kepergian gubernur Djawa Timur G. H. de Man —belum lagi dua tahun mendjabat— berkaitan dengan korupsi besa²an ini, tidaklah djelas bagi saja. Jang djelas karier De Man di Hindia waktu itu berachir.

Van Dijk jang setelah kepergian Ording diangkat sebagai pimpinan dinas pengawasan keuangan, sementara itu sudah membiasakan diri dengan situasi Hindia dan bertindak sangat hati². Misalnja dia tidak ikut makan kue kalau ada anak buahnja jang ulang tahun, karena takut diratjun. Dari surat²nja bisa dibatja bahwa baru pada achir 1939 kasus penggelapan ini achirnja dibawa ke pengadilan dan sebagai saksi ahli dia harus menghabiskan banjak waktu. Van Dijk jang tidak begitu suka pada apa jang disebutnja ‘pembukuan à la Hindia’ sementara itu mendapati lebih banjak lagi kasus ketjurangan, seperti misalnja ‘ketjurangan Tionghoa’ pada dinas padjak. Tentang tjara ketat jang diterapkan Van Dijk dalam memimpin bagian pengawasan keuangan provinsi Djawa Timur ber-kali² diadjukan pertanjaan di Volksraad (parlemen Hindia jang anggotanja ditundjuk, bukan dipilih) di Batavia. Pembagian Djawa mendjadi tiga provinsi, gagasan baru Colijn, baru sadja terlaksana pada 1933 dan rentan bagi penjelewengan serta ketjurangan para pegawai negeri; tampaknja Colijn berkepentingan djuga bahwa hal ini sesedikit mungkin terungkap.

Diterdjemahkan oleh Joss Wibisono dari bahasa Belanda seperti dimuat pada mingguan De Groene Amsterdammer No 36, Tahun 133, 4 September 2009, halaman 22 – 27.