Dèngen ini tulisan aku solider sama Eko Endarmoko jang didzolimi Pusat Bahasa karena karjanja Tesaurus Bahasa Indonesia didjiplak oleh lembaga taik kutjing itu. Versi jang agak berbeda diterbitkan oleh Tempo dalam rubrik bahasa, kemudian djuga diumumkan oleh blog rubrik bahasa milik Ivan Lanin. Seperti biasa, untuk blog, ini tulisan ditampilken dalam edjaan jang belon disempurnaken sama orde baunja engkong harto. Kalow ada jang lebih suka atow lebih terbiasa sama edjaannja si engkong, dipersilahken batja versi jang diumumkan Tempo.

Pusat Bahasa, satu²nja otoritas bahasa kita, terdjerembab dalam kontroverse karena dituduh mendjiplak Tesaurus Bahasa Indonesia karja Eko Endarmoko. Tulisan ini mengadjak pembatja mempertimbangkan perlu tidaknja lembaga jang djuga pernah merupakan alat penindasan orde baunja engkong harto itu.

Adalah Benedict Anderson jang mengadjak kita untuk djuga mereformasi Bahasa Indonesia, setelah gegap gempita reformasi pulitik dan ekonomi. Indonesianis senior ini datang dengan usul seperti itu dalam sebuah kolom jang ditulisnja dalam edjaan Suwandi (berlaku 1947-1972) dan diumumkan madjalah Tempo edisi terachir tahun 2001.

Ben mengadjak kita membebaskan bahasa Indonesia dari warisan orde baunja engkong harto jang “membosankennja bukan kepalang, kaku, tanpa mutu apalagi bersipat dusta en pura²”. Dengan begitu akan muntjul bahasa Indonesia jang “hidup kembali bukan sebagai bahasa milik penguwasa tetapi milik ra’jat Indonesia dengan segala variatienja, selain pembebasan pers perlu pula pembebasan bahasa dan edjaan”.

Dengan djitu Benedict Anderson membidik djantung kekuasaan jang di zaman orde bau djuga begitu ketat mengendalikan aktivitas berbahasa kita. Memang begitulah, salah satu tjiri kekuasaan se-wenang² adalah ulahnja untuk djuga mengendalikan bahasa. Maklum, orang berpikir dalam bahasa sehingga begitu bahasa terkuasai, pikiran orang pasti djuga akan bisa dikendalikan.

Tengok sadja Benito Mussolini jang melaksanakan perombakan besar²an bahasa Italia. Semua ungkapan keindahan ditanggalkannja, supaja, konon, bahasa lebih lugas (batja: lebih fasis). Tjontoh terkenal adalah kata voi (artinja anda) jang diganti dengan lei (aslinja dia laki2).

Tapi membebaskan bahasa dan edjaan dari tjengkeraman kekuasaan se-wenang² bukanlah perkara gampang. Malah mungkin tidak “semudah” membebaskan politik dan ekonomi. Apalagi kalau pikiran sudah begitu terlandjur dikuasai, sehingga kita tidak tahu bahwa sebenarnja ada djuga bahasa dan edjaan jang lebih bebas dan tidak menjesakkan dari jang selama ini kita gunakan.

Tidaklah mengherankan kalau masih ada sadja kalangan jang berpendapat bahwa otoritas bahasa itu tetap dibutuhkan. Bagi mereka, tanpa otoritas, bahasa akan amburadul. Djelas ini tjuma kechawatiran tidak riil, suatu chajalan belaka. Selain itu kalangan ini djuga menutup mata dari kenjataan bahwa djustru otoritas itulah jang memandulkan bahasa. Lagi pula djika memang masih benar² dibutuhkan, haruskah otoritas bahasa itu seketat zaman orde bau jang dengan mengontrol bahasa, ternjata djuga ingin mengendalikan pikiran orang?

Otoritas bahasa bisa sadja dipertahankan, tetapi sedjalan dengan arus demokratisasi, sebaiknja djangan sampai ada monopoli kekuasaan lagi, artinja harus ada lebih dari satu otoritas bahasa. Sjukur² mereka bisa saling kontrol. Selain otoritas tandingan, sebaiknja otoritas jang sudah ada djuga tidak diberi wewenang seperti pada zaman orde bau dulu.

Sekedar tjontoh, berikut sekelumit pengalaman Belanda. Di negeri bekas pendjadjah ini terdapat satu otoritas bahasa, bernama Taalunie, jang djuga mentjakup Vlaanderen (wilajah Belgia jang berbahasa Belanda) dan Suriname jang djuga berbahasa nasional bahasa Belanda. Bahkan Belanda memiliki Spellingwet (undang² edjaan). UU ini terwudjud dalam apa jang disebut het Groene Boekje (buku hidjau), pedoman mengedja kata² bahasa Belanda. Tapi djangan dikira Taalunie maha kuasa atau semua orang Belanda wadjib mematuhi buku hidjaunja.

Pertama, Spellingwet hanja diarahkan pada tiga sasaran, tidak untuk chalajak umum. Ketiga sasaran itu masing² adalah semua lembaga negara, lembaga pendidikan jang dibiajai negara dan semua bentuk udjian jang diatur berdasarkan hukum (misalnja udjian sekolah, udjian universitas tapi djuga udjian mendjadi warga pendatang).

Kedua, sebagai perlawanan terhadap het Groene Boekje, dunia jurnalistik Belanda menerbitkan het Witte Boekje (buku putih) untuk menolak banjak edjaannja. Edjaan resmi dianggap terlalu ketat, kurang luwes dan mengabaikan begitu sadja kebiasaan lama, karena dianggap salah.

Misalnja kata pannekoek (kue dadar) jang menurut het Groene Boekje harus diedja pannenkoek, dengan tiga n. Hari paskah kedua diedja dengan huruf ketjil semua, padahal orang Belanda sudah terbiasa mengedjanja dengan Tweede Paasdag. Memang, edjaan het Witte Boekje tidak ketat dan lebih mudah karena lebih menghargai tradisi.

Bisa dimengerti kalau perlawanan seperti ini bangkit di kalangan para jurnalis. Tiga harian, empat mingguan dan satu lembaga penjiaran publik merupakan penggerak het Witte Boekje. Jurnalis jang hidup dan bernafas dengan bahasa, djelas merasa terantjam kalau harus mengikuti peraturan kebahasaan pemerintah. Bajangkan sadja Leila Chudori atau Qaris Tajudin diwadjibkan menggunakan bahasa, ungkapan atau edjaan pemerintah, pasti mereka tidak akan bisa bernafas bebas. Dari mereka pasti tidak akan lahir karja² jang kreatif apalagi sarat pembaruan bahasa.

Perlawanan ini djelas mendesakkan kemadjemukan berbahasa. Kemadjemukan bermasjarakat jang sekarang begitu didambakan, sebaiknja djuga diwudjudkan dalam bidang bahasa. Dan itu mungkin bisa dimulai dengan sikap EGP (batja: tak peduli) Pusat Bahasa. Bukankah lembaga ini sekarang sudah tertjela karena tuduhan plagiat?